APAKAH KEBIJAKAN BISA MELANGGAR HUKUM?

19 03 2011

Mungkin semua orang laki-laki yang sudah menikah pernah membaca atau minimal mengetahui apa itu Shighat Ta’liq Talaq. Yang menurut penulis, itu adalah janji seorang suami kepada istrinya yang bisa dirangkum menjadi 2 (dua) point. Pertama, suami berjanji akan mempergauli istrinya dengan baik (mu’asyaroh bil ma’ruf) sesuai dengan syari’at islam. Kedua, suami berjanji tidak akan melakukan 4 (empat) hal: (1) Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, (3) menyakiti badan/jasmani istri, (4) membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama enam bulan lamanya. Jika suami melakukan satu hal saja dari empat hal diatas, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan sang istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai Iwadh (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talaq suami satu kepada istrinya.

Hari itu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke Kantor Urusan Agama dengan maksud akan melaksanakan akad nikah. Kebetulan PPN (Pegawai Pencatan Nikah) yang berada di kantor menanyakan tentang surat-surat keterangan N1 sampai N4. Rupanya mereka belum mempunyai dan masih akan mengurus. Setelah ditanya kembali maksud kedatangan mereka, barulah laki-laki tersebut menjawab, bahwa ada hal yang ingin dia tanyakan berkenaan dengan rencana pernikahan mereka.

Ternyata perempuan yang datang bersamanya dan akan dinikahinya itu ditinggal suaminya selama 13 tahun tanpa ada kabar dan tidak pernah memberi nafkah. Lalu bisa ga kami menikah pak? Tanyanya. Lalu PPN balik bertanya kepada perempuan tersebut, “ada ga ibu melaporkan masalah ibu ini ke Pengadilan Agama?”, “tidak ada Pak” jawabnya. Kalau begitu, ibu masih berstatus istri dari suami ibu, walaupun dia telah meninggalkan ibu 13 tahun lamanya, sesuai dengan sighat taklik yang telah dibacakan waktu ibu menikah dulu. Jadi selama belum ada keputusan dari Pengadilan Agama ibu masih sah jadi istrinya, karena suami ibu tidak ada menceraikan atau mentalaq ibu.

“tapi pak, kata Abang saya bisa, udah diteleponnya pak KEPALA KUA, kata laki-laki tersebut. “Oya, tapi setahu saya, ibu tidak bisa menikah sebelum ibu fasakh ke Pengadilan, tapi nantilah bagaimana keputusan pak KUA” jawab PPN.

SIngkat cerita, setelah mengadukan permasalahan mereka kepada kepala KUA, entah bagaimana ceritanya bisa mereka dinikahkan, dengan menggunakan form N6, yaitu form untuk mereka yang janda/duda mati. Sejenak saya berfikir, kok bisa??? Apakah saya yang salah atau ada kebijakan tersendiri dari kepala KUA? PPN tersebut bingung, kenapa kepala KUA bisa dan mau menikahkan mereka, atau ada kebijakan sendiri?? Atau mungkin ilmu PPN tersebut masih kurang dan harus belajar lagi? semoga ada yang bisa memberikan jawaban kepada PPN tersebut.

About these ads

Actions

Information

2 responses

20 04 2011
sarjoni

kebijakan tapi melanggar hukum Allah, sama saja dengan bohong…

23 04 2011
raajpahlevi

Sajoni: betul, makanya sebagai pemimpin kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan, terima kasih telah berkunjung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: